Komitmen untuk Institusionalisasi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas DPRD

Welcome back!

Sudah semakin baikkah akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya? Rekomendasi apa yang perlu diterapkan hingga akuntabilitas DPRD dapat ditingkatkan?    

Oleh: Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Polhankamnas, Bappenas

Kajian ini bertujuan menyusun indikator demokrasi, terutama akuntabilitas wakil rakyat/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap para pemilih (konstituen) mereka. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab akuntabilitas anggota DPR; serta mengajukan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut.

Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka terhadap berbagai analisis, indikator, dan dinamika demokrasi di Indonesia; studi pustaka tentang kebijakan pengembangan demokrasi di Indonesia, seperti Undang-undang Dasar (UUD) dan Undang-undang yang di bidang politik; studi pustaka terhadap anggaran pemerintah maupun DPR; dan wawancara mendalam dengan berbagai nara sumber/pakar dan survai sederhana kepada mahasiswa. Baca selengkapnya »

Pertanggungjawaban APBD 2007: Apa yang Perlu Diperhatikan DPRD?

Bulan Juli merupakan bulan sibuk bagi Eksekutif dan Legislatif di Daerah. Selain menyiapkan perubahan APBD (APBD-P), juga sudah mulai mendiskusikan Rancangan KUA dan PPAS tahun 2009. Nah, tak boleh ditinggalkan juga: pertanggungjawaban APBD 2007 yang sudah diperiksa oleh BPK akan dibahas oleh DPRD. Di antara dokumen-dokumen tersebut, manakah yang paling prioritas untuk menjadi fokus perhatian para anggota DPRD? Baca selengkapnya »